Kapal DBS Tak Beroperasi, Mahasiswa Kangean Sapeken Desak Bupati Sumenep Evaluasi PT. Sumekar

SUMENEP - Para demonstran yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Kangean Sepeken (IMKS) melakukan aksi demo di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep, untuk meminta pihak Pemerintah segera mengevaliasi Direktur PT Sumekar yang hingga saat ini kapal DBS III belum beroperasi, Senin (7/3/2022).

Kordinator aksi lapangan (Korlap) Ahmad Hari Hasan menjelaskan, bahwa kedatangannya bersama teman - teman yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Kangean Sepeken (IMKS) mendesak agar pemerintah atau Bupati Kabupaten Sumenep Achmad Fauzi segera mengevaluasi manajemen persoalan tidak beroperasinya kapal yang dibawah naungan BUMD yakni PT Sumeker lina yang satu tahun tidak beroperasi.

Baca juga: Hari Ini, Aksi Damai Tuntut Non Aktif Tiga Hakim PN Palangka Raya

“Pihak PT Sumekar berdalih karena kekurangan anggaran untuk biayai docking, ” kata Ahmad Hari Hasan.

Aksi demonstrasi ini menuntut kepada Bupati Sumenep Achmad Fauzi untuk segara melakukan evaluasi kinerja menejeman PT Sumekar line. 

Baca juga: IPW Harus Bicara Berdasarkan Fakta Jangan Hanya Mendengar Pengakuan Sepihak

“Pelayanan pada manajemen PT. Sumekar yang mengelola badan usaha milik daerah ini amburadul, seperti saat mengangkut antara barang dan orang atau penumpang itu tidak ada bedanya"

Sampai saat ini, KM DBS yang biasanya melayani rute Kalianget-Kepulauan sudah setahun karena mengalami kerusakan mesin sehingga tidak beroperasi.

Baca juga: Obrolan Hangat Kapolda Jatim dengan Kabinda Jatim, Tingkatkan Sinergitas untuk Jatim yang kondusif

Oleh karena, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Kangean Sepeken (IMKS) meminta pemerintah untuk segera mencari alternatif selama kapal itu belum selesai mengingat bulan ramadhan sudah hampir tiba.

Karena ketika sudah memasuki bulan ramadhan akan terjadi musim mudik penumpang akan semakin padat." Sehubungan dengan peningkatan pelayanan transportasi bagi masyarakat yang tinggal di kepulauan, maka diharapkan agar keberadaan tidak beroperasinya kapal DBS tersebut jangan dibiarkan, kalau dibiarkan berarti BUMN ini gagal dan tidak sesuai dengan visinya, " pungkasnya. (Jon)

Baca juga: Begini Keuntungan Indonesia dalam Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura