Dinsos P3A Sumenep Kelola Anggaran DBHCHT Untuk BLT Senilai Rp8,3 Miliar

SUMENEP - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mengelola anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp8, 3 miliar.

"Dana miliaran Rupiah itu akan diberikan kepada 9.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), " ujar Kepala Dinsos P3A Kabupaten Sumenep, Ahmad Zulkarnain.

Baca juga: Kasdim 0827/Sumenep Serahkan Bantuan Erupsi Gunung Merapi

Ia menuturkan, jumlah Keluarga Perima Manfaat (KPM) tahun ini mengalami peningkatan sebanyak 2.000 KPM dari tahun sebelumnya. 

"Pada tahun 2021 jumlah pemerima sebanyak 7.000 KPM. Sedangkan untuk 2022 mencapai 9.000 KPM. Ada peningkatan sekitar 2.000 KPM, " tuturnya. 

Baca juga: Pemprov Kalteng Salurkan Bantuan Korban Kebakaran Pasar Pundu

Penambahan kuota penerima BLT DBHCHT baru selesai dimusyawarahkan di tingkat kabupaten. Berapapun kuota yang disepakati dalam musyawarah tersebut akan disampaikan ke publik. 

Saat ini masih menunggu pengajuan calon KPM dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun dari desa, serta akan dilakukan verifikasi dan validasi ke lapangan.

Baca juga: DPP LIPPI Apresiasi Langkah Polda Metro Jaya Fasilitasi Para Pebalap Liar di Jakarta

dan akan terus mengawal calon KPM BLT DBHCHT agar tidak menerima bantuan ganda. 

"Verifikasi dan validasi data, akan kami kawal agar tidak ada penerima yang double, " tandasnya.

Baca juga: Rudi Sampaikan Pentingnya Kebersamaan, Dalam Forum Pembauran dan Paguyuban se-Kota Batam

Sedangkan untuk Kriteria calon perima buruh petani rokok, dan buruh pabrik rokok. Pemberian BLT lebih ditekankan pada buruh tani, bukannya. sedangkan buruh pabrik rokok diberikan kepada mereka yang legal perusahaannya. 

"Bantuan itu hanya diberikan kepada buruh taninya saja, dan buruh pabrik rokok, " papar Zulkarnain, Senin (26/09/2022).

Baca juga: Maksimalkan Capaian Vaksinasi, Babinsa Koramil 0827/11 Pasongsongan Door To Door Bersama Nakes

Ia menambahkan, untuk nominal perima BLT DBHCHT Rp900.000 per KPM. Dari segi nominal memang turun dari tahun sebelumnya. Namun dari jumlah KPM tahun ini justru lebih banyak.

"Nominal bantuannya turun, tapi jumlah KPM tahun ini lebih banyak, agar ada pemerataan KPM, " pungkasnya. (*)